Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB

Jl. Jend.Sudirman No.180 Kowangan, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56218

Email: pn.temanggung@gmail.com


Logo Artikel

BANTUAN HUKUM

Bantuan Hukum

belasungkawa1

Mekanisme penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk perkara Pidana



(KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR : 1/DJU/OT 01.3/VIII/2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN BANTUAN HUKUM LAMPIRAN A)

    1. Majelis Hakim menetapkan dan menunjuk Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum dan membuat surat kuasa khusus guna bertindak mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan Terdakwa selaku pemohon bantuan hukum. Penetapan dan penunjukan Advokat diatas wajib di lengkapi dengan :

- Surat Kuasa Khusus.
- Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

    1. Berdasarkan Penetapan Penunjukan Advokat untuk memberikan jasa bantuan hokum tersebut, selanjutnya dikeluarkan pula :

a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran untuk membayar dana bantuan hukum kepada Advokat yang telah ditunjuk untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada Terdakwa.
b. Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan Pembebanan Dana Bantuan Hukum tersebut ke DIPA pengadilan.

    1. Pencairan anggaran Bantuan Hukum kepada Advokat dilakukan setelah perkara diputus oleh Pengadilan Negeri dengan melampirkan :

- Surat Kuasa Khusus.
- Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- Penetapan Majelis Hakim untuk Penunjukan Advokat yang menjalankan kuasa penerima bantuan hukum.
- Salinan/Petikan Putusan Perkara tersebut.

    1. Komponen yang dibiayai dan dibayarkan dengan Anggaran Dana Bantuan Hukum untuk kepentingan Terdakwa (pemohon bantuan hukum) dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri terdiri dari : Advokat, Saksi, Saksi Ahli, dan Penerjemah.
    2. Saksi yang dimaksud di dalam angka 4 adalah saksi yang meringankan Terdakwa (saksi Adecharge)
    3. Anggaran Dana Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk empat komponen diatas merupakan biaya transport.
    4. Pengaturan pengeluaran dana Bantuan hukum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk empat komponen tersebut diperinci masing – masing sebagai berikut:

a. Advokat sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
b. Saksi maksimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
c. Saksi Ahli maksimal sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) ;  dan
d. Penerjemah maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

  1. Pengeluaran / pencairan uang oleh Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri untuk biaya Saksi Adecharge, atau Saksi Ahli atau Penterjemah tersebut harus dilengkapi dengan Penetapan Majelis Hakim dan/atau berita acara persidangan Saksi Adecharge, atau Saksi Ahli, atau Penerjemah serta menanda tangani kwitansi tanda bukti pengeluaran.
  2. Bendahara Pengeluaran mencatat dan membukukan semua pengeluaran dalam buku register khusus dan menyimpan bukti-bukti yang berkaitan.

BERITA TERBARU

14 Apr 2019 09:42 - fajar
RAPAT RUTIN BULANAN DI BULAN APRIL 2019

Pengadilan Negeri Temanggung kembali rutin mengadakan kegiatan rapat bulanan yang kali ini jatuh pada [ ... ]

BeritaSelengkapnya...
05 Apr 2019 16:22 - fajar
OPEN MEETING AUDIT INTERNAL

Pengadilan Negeri Temanggung telah melaksanakan kegiatan Open Meeting audit internal penjaminan mutu [ ... ]

BeritaSelengkapnya...
04 Apr 2019 01:11 - fajar

Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB pada hari Jumat, 29 Maret 2019 melaksanakan kegaian yaitu memperingari [ ... ]

BeritaSelengkapnya...
04 Apr 2019 01:04 - fajar

Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Senin 25 Maret 2019 telah melaksanakan kegiatan rutin, yaitu Rapat [ ... ]

BeritaSelengkapnya...
04 Apr 2019 00:53 - fajar

Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB telah siap menuju Zona Integritas yaitu menuju Wilayah Birokrasi [ ... ]

BeritaSelengkapnya...
21 Feb 2019 07:53 - fajar
PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG

 

Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 melaksanakan kegiatan berupa [ ... ]

BeritaSelengkapnya...
15 Feb 2019 14:29 - fajar
RAPAT PERSIAPAN PENCANANGAN ZONA INTEGERITAS

Pengadilan Negeri Temanggung pada hari rabu, 13 Februari 2019 telah melaksanakan kegiatan yaitu rapat [ ... ]

BeritaSelengkapnya...
27 Jan 2019 18:11 - fajar
PELANTIKAN DAN PERKENALAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG

Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Jumat, 25 Januari 2019 telah menyelenggarakan kegiatan yaitu [ ... ]

BeritaSelengkapnya...
24 Jan 2019 10:39 - fajar
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PENERIMAAN TENAGA SATPAM DI PN TEMANGGUNG

Berikut adalah hasil dari seleksi penerimaan Tenaga Satpam di Pengadilan Negeri Temanggung

BeritaSelengkapnya...

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas