Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB

Jl. Jend.Sudirman No.180 Kowangan, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56218

Email: pn.temanggung@gmail.com


Logo Artikel

PERATURAN DAN KEBIJAKAN

Peraturan dan Kebijakan

Digantinya SEMA 10/2010 dengan Perma 1/2014 membawa perubahan yang cukup signifikan dalam sejumlah hal. Misalnya dalam hal mekanisme pemberian layanan pembebasan biaya perkara atau bisa disebut dengan perkara prodeo.

Mengacu kepada SEMA 10/2010, masyarakat yang ingin berperkara secara prodeo pertama-tama harus mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kepala desa, lurah, atau pejabat yang setingkat dengan itu. Masyarakat juga bisa membawa Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau sejenisnya sebagai bukti bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.

Berikutnya, dokumen itu diajukan bersama-sama dengan pengajuan surat gugatan/permohonan di pengadilan saat mendaftarkan perkara. Setelah itu, majelis hakim yang menangani perkara tersebut membuat putusan sela untuk memutuskan apakah permohonan berperkara secara prodeo itu dikabulkan atau tidak.

Jika permohonan itu dikabulkan, maka proses berperkara secara prodeo dilanjutkan hingga perkara diputus. Namun jika permohonan itu tidak dikabulkan, maka penggugat/pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya putusan sela. Bila tidak dipenuhi, gugatan/permohonan tersebut akan dircoret dari daftar perkara.

Sementara itu, mengacu kepada Perma 1/2014, mekanisme pembebasan biaya perkara lebih sederhana. Masyarakat yang ingin berperkara secara cuma-cuma tetap diharuskan membawa SKTM atau Jamksesmas atau dokumen lain untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, lalu mendaftarkan gugatan/permohonannya ke pengadilan. Tapi ia tidak harus terlebih dahulu mengikuti sidang dan menunggu putusan sela untuk mengetahui apakah permohonannya untuk mendapatkan pembebasan biaya perkara dikabulkan atau tidak.

Permohonan pembebasan biaya perkara itu diajukan kepada ketua pengadilan melalui kepaniteraan. Panitera/sekretaris lantas memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran. Hasil pemeriksaan panitera/sekretaris itu diserahkan kepada ketua pengadilan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah permohonan pembebasan biaya perkara itu dikabulkan atau ditolak. Jika permohonan itu dikabulkan, ketua pengadilan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara. Namun jika permohonan itu ditolak, maka proses berperkara dilakukan seperti biasa.

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
2. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan

BERITA TERBARU

19 Mar 2020 11:09 - fajar

Menindaklanjuti informasi bahwa Pengadilan Negeri Temanggung pada tahun 2019 telah diusulkan menju Zona [ ... ]

BeritaSelengkapnya...
19 Mar 2020 10:52 - fajar


Bapak Mardison, S.H yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari [ ... ]

BeritaSelengkapnya...
02 Feb 2020 22:02 - fajar
MOU KERJA SAMA POSBAKUM DI PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG

Untuk dokumen SK dan MOU dapat dilihat pada tautan dibawah;

SK POSBAKUM 

MOU POSBAKUM

BeritaSelengkapnya...
16 Jan 2020 11:00 - fajar

Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 telah melaksanakan kegiatan berupa [ ... ]

BeritaSelengkapnya...
21 Des 2019 17:05 - fajar
SOSIALISASI PERMA NO 1 TAHUN 2019 TENTANG E-LITIGASI ATAU PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK

Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB bersama Pengadilan Agama Temanggung Kelas IB pada hari Jumat 20 [ ... ]

BeritaSelengkapnya...
19 Nov 2019 10:40 - fajar
PENGAWASAN REGULER DAN PEMBINAAN OLEH HAKIM TINGGI PENGAWAS PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Senin tanggal 18 November 2019 mendapat kunjungan dari Tim Pengawasan [ ... ]

BeritaSelengkapnya...
14 Nov 2019 00:49 - fajar

Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 telah melaksanakan kegiaran berupa [ ... ]

BeritaSelengkapnya...
14 Nov 2019 00:40 - fajar

Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, bapak Ig. Eko Purwanto, SH.,M.Hum pada hari Senin 11 November 2019 [ ... ]

BeritaSelengkapnya...

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas