Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB

Jl. Jend.Sudirman No.180 Kowangan, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56218

Email: pn.temanggung@gmail.com


Logo Artikel

PERATURAN DAN KEBIJAKAN

Peraturan dan Kebijakan

Digantinya SEMA 10/2010 dengan Perma 1/2014 membawa perubahan yang cukup signifikan dalam sejumlah hal. Misalnya dalam hal mekanisme pemberian layanan pembebasan biaya perkara atau bisa disebut dengan perkara prodeo.

Mengacu kepada SEMA 10/2010, masyarakat yang ingin berperkara secara prodeo pertama-tama harus mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kepala desa, lurah, atau pejabat yang setingkat dengan itu. Masyarakat juga bisa membawa Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau sejenisnya sebagai bukti bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.

Berikutnya, dokumen itu diajukan bersama-sama dengan pengajuan surat gugatan/permohonan di pengadilan saat mendaftarkan perkara. Setelah itu, majelis hakim yang menangani perkara tersebut membuat putusan sela untuk memutuskan apakah permohonan berperkara secara prodeo itu dikabulkan atau tidak.

Jika permohonan itu dikabulkan, maka proses berperkara secara prodeo dilanjutkan hingga perkara diputus. Namun jika permohonan itu tidak dikabulkan, maka penggugat/pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya putusan sela. Bila tidak dipenuhi, gugatan/permohonan tersebut akan dircoret dari daftar perkara.

Sementara itu, mengacu kepada Perma 1/2014, mekanisme pembebasan biaya perkara lebih sederhana. Masyarakat yang ingin berperkara secara cuma-cuma tetap diharuskan membawa SKTM atau Jamksesmas atau dokumen lain untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, lalu mendaftarkan gugatan/permohonannya ke pengadilan. Tapi ia tidak harus terlebih dahulu mengikuti sidang dan menunggu putusan sela untuk mengetahui apakah permohonannya untuk mendapatkan pembebasan biaya perkara dikabulkan atau tidak.

Permohonan pembebasan biaya perkara itu diajukan kepada ketua pengadilan melalui kepaniteraan. Panitera/sekretaris lantas memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran. Hasil pemeriksaan panitera/sekretaris itu diserahkan kepada ketua pengadilan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah permohonan pembebasan biaya perkara itu dikabulkan atau ditolak. Jika permohonan itu dikabulkan, ketua pengadilan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara. Namun jika permohonan itu ditolak, maka proses berperkara dilakukan seperti biasa.

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
2. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan

BERITA TERBARU

14 Apr 2019 09:42 - fajar
RAPAT RUTIN BULANAN DI BULAN APRIL 2019

Pengadilan Negeri Temanggung kembali rutin mengadakan kegiatan rapat bulanan yang kali ini jatuh pada [ ... ]

BeritaSelengkapnya...
05 Apr 2019 16:22 - fajar
OPEN MEETING AUDIT INTERNAL

Pengadilan Negeri Temanggung telah melaksanakan kegiatan Open Meeting audit internal penjaminan mutu [ ... ]

BeritaSelengkapnya...
04 Apr 2019 01:11 - fajar

Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB pada hari Jumat, 29 Maret 2019 melaksanakan kegaian yaitu memperingari [ ... ]

BeritaSelengkapnya...
04 Apr 2019 01:04 - fajar

Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Senin 25 Maret 2019 telah melaksanakan kegiatan rutin, yaitu Rapat [ ... ]

BeritaSelengkapnya...
04 Apr 2019 00:53 - fajar

Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB telah siap menuju Zona Integritas yaitu menuju Wilayah Birokrasi [ ... ]

BeritaSelengkapnya...
21 Feb 2019 07:53 - fajar
PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG

 

Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 melaksanakan kegiatan berupa [ ... ]

BeritaSelengkapnya...
15 Feb 2019 14:29 - fajar
RAPAT PERSIAPAN PENCANANGAN ZONA INTEGERITAS

Pengadilan Negeri Temanggung pada hari rabu, 13 Februari 2019 telah melaksanakan kegiatan yaitu rapat [ ... ]

BeritaSelengkapnya...
27 Jan 2019 18:11 - fajar
PELANTIKAN DAN PERKENALAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG

Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Jumat, 25 Januari 2019 telah menyelenggarakan kegiatan yaitu [ ... ]

BeritaSelengkapnya...
24 Jan 2019 10:39 - fajar
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PENERIMAAN TENAGA SATPAM DI PN TEMANGGUNG

Berikut adalah hasil dari seleksi penerimaan Tenaga Satpam di Pengadilan Negeri Temanggung

BeritaSelengkapnya...

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas