Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB

Jl. Jend.Sudirman No.180 Kowangan, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56218

Email: pn.temanggung@gmail.com


Logo Artikel

BIAYA

Biaya

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara gratis kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 27 dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional semuaa warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010 menyatakan bahwa jasa Bantuan Hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan nasihat serta penyediaan Advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.

Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Penerima Bantuan Hukum berhak :
1. Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
2. Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat.
3. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penerima Bantuan Hukum wajib :
1. Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum.
2. Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BERITA TERBARU

02 Feb 2020 22:02 - fajar
MOU KERJA SAMA POSBAKUM DI PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG

Untuk dokumen SK dan MOU dapat dilihat pada tautan dibawah;

SK POSBAKUM 

MOU POSBAKUM

BeritaSelengkapnya...
16 Jan 2020 11:00 - fajar

Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 telah melaksanakan kegiatan berupa [ ... ]

BeritaSelengkapnya...
21 Des 2019 17:05 - fajar
SOSIALISASI PERMA NO 1 TAHUN 2019 TENTANG E-LITIGASI ATAU PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK

Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB bersama Pengadilan Agama Temanggung Kelas IB pada hari Jumat 20 [ ... ]

BeritaSelengkapnya...
19 Nov 2019 10:40 - fajar
PENGAWASAN REGULER DAN PEMBINAAN OLEH HAKIM TINGGI PENGAWAS PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Senin tanggal 18 November 2019 mendapat kunjungan dari Tim Pengawasan [ ... ]

BeritaSelengkapnya...
14 Nov 2019 00:49 - fajar

Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 telah melaksanakan kegiaran berupa [ ... ]

BeritaSelengkapnya...
14 Nov 2019 00:40 - fajar

Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, bapak Ig. Eko Purwanto, SH.,M.Hum pada hari Senin 11 November 2019 [ ... ]

BeritaSelengkapnya...
13 Nov 2019 09:35 - fajar
UPACARA HARI PAHLAWAN TAHUN 2019 DI PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG

Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 11 November 2019 melaksanakan kegiatan berupa upacara hari [ ... ]

BeritaSelengkapnya...
06 Nov 2019 09:31 - fajar
KUNJUNGAN TIM EVALUATOR KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA EVALUASI ZONA INTEGRITAS DAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Selasa, 5 November 2019 mendapat kunjungan dari tim Kementerian [ ... ]

BeritaSelengkapnya...

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas