Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB

Jl. Jend.Sudirman No.180 Kowangan, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56218

Email: pn.temanggung@gmail.com


Logo Artikel

244 SOSIALISASI BANK DATA UNTUK KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN

Beranda

Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Selasa, 16 Oktober 2018 telah melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang bank data. Acara diawali dengan sambutan dari Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Bapak Ikhwan Hendrato, SH.,MH. Beliau secara jelas menjelaskan tujuan dari dibuatnya sebuah sistem bank data di Pengadilan Negeri Temanggung yaitu untuk mempermudah dalam pencarian dan distribusi data baik Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Selanjutnya sosialaisasi dilaksanakan oleh bagian IT Pengadilan Negeri Temanggung, pemaparan tentang sistem yang diaplikasikan dilakukan oleh Fajar Aji Widodo, Tenaga Pramubhakti yang diperbantukan di bagian IT. Sistem yang dibangun berupa sistem FTP dimana setiap bagian akan mendapatkan akases ke aplikasi untuk mengupload dan mendownload file. Ini adalah langkah awal untuk mendigitalisasi segala dokumen atau arsip di Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, dengan kata lain peredaran file tidak lagi menggunakan flashdisk atapaun harus mencetak dalam bentuk hard copy jika bagian lain memperlukan file / laporan. Hal ini akan sangat membantu disaat penyusunan laporan semester maupun laporan tahunan.

BERITA PN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata Cara Pengaduan

DirPutTata Cara Pengaduan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

POSBAKUMMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas