Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB

Jl. Jend.Sudirman No.180 Kowangan, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56218

Email: pn.temanggung@gmail.com


Logo Artikel

242 SOSIALISASI PERMA NO 3 TAHUN 2018 PENDAFTARAN PERKARA MELALUI ECOURT

Beranda

Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB bekerja sama dengan Pengadilan Agama Kelas IB, Bank BTN Cabang Magelang, dan Forum Komunikasi Pengacara Temanggung melaksanakan kegiatan sosialisasi Perma No 3 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Perkara Secara Online / Ecourt. Kegiatan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Jumat 5 Oktober 2018.

Pendaftaran perkara melalui ecourt juga resmi dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB Bapak Ikhwan Hendrato, SH.,MH. Acara dilanjutkan dengan pemaparan dari Bank BTN Kantor Cabang Magelang mengenai kerja sama dalam pembayaran perkara.

Seusai pemaparan dari Bank BTN, dilanjutkan dengan pemberian materi mengenai langkah-langkah pendaftaran ecourt yang sudah dapat diakses melalui http://ecourt.mahkamahagung.go.id. Para pengacara se Kabupaten Temanggung sudah dapat melakukan pendaftaran perkara melalui ecourt. Seusai pemaparan materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari para tamu yang hadir. Seusai kegiatan, para peserta sosialisasi menyempatkan untuk berfoto bersama.

BERITA PN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata Cara Pengaduan

DirPutTata Cara Pengaduan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

POSBAKUMMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas