Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB

Jl. Jend.Sudirman No.180 Kowangan, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56218

Email: pn.temanggung@gmail.com


Logo Artikel

232 SIDANG LANJUTAN TINDAK PINDANA PEMILUKADA BERLANGSUNG AMAN DENGAN ACARA MENGHADIRKAN SAKSI

Beranda

Sidang lanjutan tindak pidana pemilukada di Kabupaten Temanggung digelar di Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Kamis, 5 Juli 2018. Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan para saksi. Saksi yang dihadirkan ada lima orang.

Sejak pagi hari pasukan dari Brimob, Sabhara, dan Kodim sudah berjaga di kantor Pengadilan Negeri Temanggung. Penjagaan dilakukan guna mengantisipasi jika terjadi pergerakan massa ke Kantor Pengadilan Negeri Temanggung. Sebelum sidang dimulai, Kapolres Temanggung terlebih dahulu melaksanakan apel pasukan di halaman kantor Pengadilan Negeri Temanggung, beliau berharap semoga proses berjalan aman dan terkendali seperti pada hari sebelumnya.

Proses persidangan berlangsung hingga pukul 14.30 WIB dengan mendengarkan keterangan dari saksi secara terpisah atau bertahap satu-persatu. Sidang kali ini kembali dipimpin oleh Bapak Didit Pambudi Widodo, SH.,MH sebagai Ketua Majelis Hakim.

BERITA PN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

BERITA MA


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata Cara Pengaduan

DirPutTata Cara Pengaduan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

POSBAKUMMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas