Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB

Jl. Jend.Sudirman No.180 Kowangan, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56218

Email: pn.temanggung@gmail.com


Logo Artikel

231 SIDANG PERDANA TINDAK PIDANA PEMILU PILKADA KABUPATEN TEMANGGUNG

Beranda

Hari ini tanggal 4 Juli 2018 Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB memulai sidang perdana tindak pidana Pemilu yang terjadi di kabupaten Temanggung. Sidang dikawal ketat oleh puluhan aparat dari kepolisian maupun TNI. Sidang hari ini beragendakan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum.Seperti yang sudah diberitakan bahwa ada indikasi politik uang dalam kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung. Setelah semua berkas dilimpahkan dari Kejaksaan Negeri Temanggung ke Pengadilan Negeri Temanggung maka hingga 7 hari kedepan akan dilaksanakan Sidang Tindak Pidana Pemilu.

Persidangan ini dipimpin oleh ketua Majelis yaitu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, Bapak Didit Pambudi Widodo, SH.,MH yang didampingi oleh anggota yaitu Bapak Stephanus Yunanto, SH dan Ibu Rahmawati Wahyu Saptaningtyas,SH.,M.Hli. Proses persidangan berlangsung di Ruang Prof.Dr.Kusumah Atmajah.

Persidangan berlangsung tertib dan aman serta kondusif karena sejak H-2 Persidangan sudah ada aparat yang berjaga di Kantor Pengadilan Negeri Temanggung dan sudah ada koordinasi oleh Kejaksaan, Polres Temanggung dan Kodim Temanggung.

BERITA PN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

BERITA MA


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata Cara Pengaduan

DirPutTata Cara Pengaduan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

POSBAKUMMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas