Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB

Jl. Jend.Sudirman No.180 Kowangan, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56218

Email: pn.temanggung@gmail.com


Logo Artikel

224 KUNJUNGAN TIM SURVEILLENCE PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH DI PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG

Beranda

Pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 Pengadilan Negeri Temanggung telah kedatangan tim Surveillence Akreditasi dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebanyak 4 orang yang terdiri dari dua Hakim Tinggi dan dua Pegawai PT. Rombongan langsung diterima oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, Bp.Ikhwan Hendrato, SH.,MH beserta seluruh Hakim dan pegawai. Diaawal kedatangan, rombongan sudah disuguhkan dengan tampilan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Temanggung.

Tidak lama kemudian, Tim Surveillence bersama seluruh Hakim dan Pegawai memasuki ruang sidang untuk opening acara pada pagi hari itu, dan dengan ditantatanganinya Nota Kesepahaman antara Ketua Pengadilan Negeri sebagai auditee dengan Ketua Tim Assesmen Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.Selanjutnya tim mulai mengunjungi masing-masing ruangan baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan untuk melakukan penilaian pemeliharaan akreditasi.

Pada pukul 16.00WIB tim telah selelsai melakukan penilaian dan merangkum hasil dari surveillence di Pengadilan Negeri Temanggung yang selanjutnya dlakukan closing meeting di ruang sidang yang dihadiri seluruh Hakim dan Karyawan Pengadilan Negeri Temanggung. Dalam closing meeting ini juga dilaksanakan penyerahan hasil audit dari Tim Assesmen kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sekaligus sebagai penanda berakhirnya kegaitan surveillence pada hari tersebut.

 

BERITA PN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

BERITA MA


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata Cara Pengaduan

DirPutTata Cara Pengaduan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

POSBAKUMMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas