Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB

Jl. Jend.Sudirman No.180 Kowangan, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56218

Email: pn.temanggung@gmail.com


Logo Artikel

215 PN TEMANGGUNG MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN URINE

Beranda

Temanggung, Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Senin, 4 September 2017 bertempat di gedung Pengadilan Negeri Temanggung telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan urine yang bekerja sama dengan BNN ( Badan Narkotika Nasional ) Temanggung. Sebanyak 43 pegawai dari total pegawai sejumlah 45 dikarenakan 2 pegawai sedang cuti telah melaksanakan pemeriksaan urine tanpa terkecuali mulai dari Ketua hingga pegawai pramubhakti.

Kegiatan ini adalah tindak lanjut dari surat Dirjen Badilum no 688/DJU/KP.05.1/7/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Perintah untuk melaksanakan Pemeriksaan Narkoba pada seluruh jajaran Peradilan Umum. Pengadilan Negeri Temanggung dengan sigap langsung menanggapi perintah tersebut dengan segera melaksanakan pada awal bulan September tahun 2017.

Dari pemeriksaan sebanyak 43 pagawai tersebut dinyatakan bahwa hasil dari keseluruhan tes tersebut adalah negatif dan ini berarti seluruh pegawai Pengadilan Negeri Temanggung tidak ada yang terindikasi menggunakan narkoba.

BERITA PN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata Cara Pengaduan

DirPutTata Cara Pengaduan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

POSBAKUMMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas